Majalah Sindo Weekly
Berlangganan Sindo Weekly


Indonesia

NO. 04 TAHUN I, 29 MARET - 04 APRIL 2012

Pengerahan TNI

Ketika Tentara Berkumpul di Istana

Penulis: I. Husni Isnaini, Irman Abdurahman, Sukron Faisal
Ketika Tentara Berkumpul di Istana

Ismar Patrizki/Antara

P

anik. Ketar-ketir. Itu respons para petinggi Istana Negara menyusul pecahnya demonstrasi anti-kenaikan harga bensin dan solar di seputaran Monas, Jakarta. Awalnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto, menebar curiga adanya 'gerakan' yang menghendaki penggulingan pemerintahan yang sah. Dugaan ini mengeras setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbicara ke media ihwal kegentingan yang sama.

"Ada yang mengancam keselamatan dan akan menjatuhkan saya di jalan," kata Presiden.

Nah, ujung dari keresahan itu adalah kehadiran serdadu di seputaran Istana Negara. Data polisi Jakarta menyebutkan sekitar 22.458 orang personel gabungan aparat keamanan diterjunkan mengawal aksi unjuk rasa di Ibu Kota. Dari angka itu, 8.254 personel di antaranya berasal dari TNI. Mereka adalah benteng luar untuk menghadapi demonstran yang diperkirakan mencapai 10.000 orang. Di depan Istana Negara, sejak Rabu pekan lalu, sekitar seratusan personel baju loreng bersenjata lengkap berjaga dari balik pagar kawat berduri.

Meski diniatkan baik, tapi pelibatan unsur TNI dalam pengamanan istana belakangan berbuntut protes. Wakil Ketua Komisi I, TB Hasanuddin (F-PDIP), berpendapat pengerahan serdadu untuk membantu kepolisian dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) memang diatur dalam UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI. "Tapi soal itu ada syaratnya," katanya. Pelibatan harus berdasarkan 'keputusan politik' negara. Mekanismenya, presiden via rapat dengar pendapat di DPR mengajukan permintaan secara resmi dan kemudian Senayan bakal memberi kata putus.

Nah, persoalannya, kata Hasanuddin ke SINDO Weekly pekan lalu, "SBY dan DPR belum pernah membuat keputusan politik apa pun seputar pengerahan serdadu ke seputaran Istana." Pendeknya, kata Hasanuddin, pengerahan personel TNI di Monas dalam sepekan terakhir menerabas UU TNI.

Tapi pemerintah tak sependapat. Menko Polhukam Djoko bilang pelibatan TNI sesuai UU TNI. Dalam UU, kata Menteri Djoko, TNI malah diwajibkan membantu polisi dalam mengatasi ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara. Ia juga menegaskan pelibatan personel TNI tak mesti berbekal izin parlemen. Izin dari DPR hanya dimintakan jika negara akan berperang.

"Ada yang namanya Operasi Militer Selain Perang (OMSP)," katanya, Senin pekan lalu.
OMSP, menurut dia, mengatur pelibatan TNI dalam membantu penanganan masalah seperti penanggulangan bencana alam, teror, termasuk membantu polisi untuk menjaga keamanan negara.

Agar TNI Tak Disalahkan Masyarakat

Senada dengan Menko Polhukam, Kapuspen TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul beralasan bahwa 14 kondisi yang bisa melibatkan tentara tak memerlukan izin DPR. "14 item itu antara lain mengatasi teroris, separatis, mengamankan kepala negara dan keluarga, tamu-tamu VIP, objek-objek vital, SAR, bencana alam, dan pembajakan di laut," katanya.
 
Pelibatan TNI, tambah Iskandar, malah dipandang perlu agar TNI tidak disalahkan masyarakat karena kecolongan dalam menjaga objek vital negara.

Sedikit berbeda dengan sejawatnya di pemerintahan, Kapuskom Publik Kemenhan Brigjen TNI Hartind Asrin mengusung argumen hukum yang lain. Dia bilang keputusan politik soal pelibatan TNI tidak didasarkan pada UU TNI, tapi pada PP No.16 Tahun 1960 tentang Pemberian Bantuan Militer kepada Pemerintah Daerah.

"Jika disandarkan ke UU.34/2004 itu memang sedikit abu-abu. Itu kurang tegas karena keputusan politik diartikan sebagai keputusan pemerintah dan persetujuan DPR. Tapi (kami) pakai PP No.16 Tahun 1960. Itu ada dan banyak yang tidak tahu. Pak TB Hasanuddin tidak mengerti saja," kata Brigjen Hartind kepada SINDO Weekly, Kamis pekan lalu.

Karena belum pernah dicabut, Brigjen Hartind memandang PP itu masih berlaku efektif. Dalam PP itu, kata Hartind, keputusan politik soal pelibatan TNI cukup dilakukan dengan permintaan kepala daerah.

"Sampai hari ini, PP itu masih aktif. Belum dicabut. Jadi, (kami) tidak melanggar," tandasnya.
TB Hasanuddin justru mengaku heran dengan argumentasi Brigjen Hartind. Mantan Sekretaris Militer Presiden Megawati Soekarnoputri itu balik menuding Hartind tidak paham persoalan. Dia menyatakan PP itu secara otomatis sudah tak berlaku sejak adanya UU TNI.

"Setelah UU No.34 Tahun 2004 disahkan, semua peraturan terkait TNI dinyatakan tak berlaku, termasuk PP itu. Jadi, Brigjen Hartind ngawur. Bagaimana bisa PP zaman Bung Karno masih dia pakai," kata purnawirawan TNI yang terlibat aktif dalam perumusan UU TNI itu.

TB Hasanuddin juga membantah alasan Menko Polhukam dan Kapuspen TNI. Dia menjelaskan pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana alam dan terorisme sudah memiliki kesepakatan politik antara Presiden dan DPR. "Sudah ada BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Tapi, soal perbantuan TNI ke polisi belum ada kesepakatan itu," paparnya.
 

 

Lama di barak, tentara tiba-tiba tampil dalam senjata lengkap mengawal Istana Negara dari serbuan demonstran anti-kenaikan harga bensin. Politisi di Senayan bilang langkah itu justru menerabas asas pengerahan pasukan di luar keadaan perang.







Berlangganan Sindo Weekly