Majalah Sindo Weekly
ESET NOD32 ANTIVIRUS


Case

NO. 15 TAHUN II, 13 - 19JUNI 2013

Sengketa di Tanah Prajurit

Penulis: Wahyu Arifin
Sengketa di Tanah Prajurit

Koran-jakarta.com

M

enyangkut tanah di kawasan Bandar Udara Halim Perdanakusumah, Kepala Komandan Landasan Udara (Danlanud) Halim Perdanakusumah, Marsekal Pertama Asep Adang Supriyadi, kerap uring-uringan. Maklum saja, terkait kasus tanah yang diserobot warga, lima kali kemenangannya di pengadilan negeri awal 2012 lalu pupus di tangan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kini, sengketa tanah tersebut berlanjut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Menurut Asep, ia sebagai komandan di wilayah Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, mendapat tugas mengawasi dan memonitor lahan milik TNI AU yang luar biasa luasnya, sekitar 1600 hektare. "Namun, ada sekitar puluhan hektare, mungkin tepatnya 32 hektare yang diserobot warga. Mereka membangun rumah petak untuk kontrakan," keluh Asep kepada SINDO Weekly.

Masalahnya, lanjut Danlanud, lahan yang diserobot itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan komplek perumahan prajurit serta waduk untuk menahan luapan Kali Cipinang dan Kali Sunter yang memang kerap menggenangi wilayah tersebut. "Selain itu, waduk tersebut bisa dijadikan saran olahraga air untuk prajurit, eh malah diserobot," tambahnya.
 
Sengketa lahan itu pun berlanjut di jalur hukum, dalam putusan awal 2012, PTUN memenangkan gugatan Y. Jaberlin Lumbanggaol. "Sebelumnya, sejak 2005, sudah lima kali kami digugat oleh warga, dan kami selalu menang karena memang pemilik sah. Tapi, sekarang justru dikalahkan karena munculnya girik baru," tandas Danlanud.
 
Padahal, Asep menambahkan, girik itu tidak berlaku di Jakarta karena biasanya berhubungan dengan tanah adat, sedangkan di Jakarta tak ada tanah adat. Karena itulah, TNI AU kini banding ke PT TUN.

     Penyerobotan tanah milik TNI AU itu dibenarkan oleh Lurah Halim, Yus Will. Menurutnya, ada oknum-oknum mengatasnamakan warga menuntut hak tanah dari AURI. "Saya sendiri sebagai lurah di sini meragukan kalau mereka ini ahli waris sesungguhnya. Pasalnya, dari dulu wilayah itu milik TNI AU," jelas Yus Will kepada Yohannnes Tobing dari SINDO Weekly.

Terkait dengan sengketa lahan itu, Pemprov DKI Jakarta sendiri akhirnya menunda rencana pembangunan waduk di wilayah tersebut. Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Sri Rahayu mengatakan dengan masih adanya sengketa pada lahan seluas 100 hektare tersebut, rencana penandatanganan perjanjian kerja sama dengan TNI AU pun ditunda. "Pembangunan waduk di Halim Perdanakusumah baru akan dilakukan jika PT TUN DKI Jakarta mengeluarkan keputusan hukum tetap atau inkracht terkait sengketa tersebut," katanya.

Kebijakan penundaan dilakukan untuk menghindari tuntutan hukum dari sejumlah pihak kepada Pemprov DKI Jakarta. "Kami berharap proses hukum berlangsung cepat sehingga upaya pemerintah mengatasi banjir melalui waduk bisa terealisasi secepatnya," tegas dia.

Oknum Purnawirawan

Konflik agraria antara warga dengan TNI memang kerap terjadi. Pasca-Reformasi, banyak lahan milik TNI yang diambil alih oleh warga untuk kepentingan komersil. "Pasca-Reformasi, TNI, khususnya AU, tidak mungkin lagi konfrontasi dengan warga. Lagi pula sepanjang sejarah kami tidak pernah bersentuhan dalam arti negatif dengan masyarakat," jelas Danlanud Marsekal Pertama Asep Adang.

Tim dari AURI sendiri sebelumnya sudah pernah melakukan riset di wilayah yang diserobot itu—dari hasil penelusuran tim AU rata-rata warga yang mendirikan bangunan liar di wilayah tersebut berasal dari wilayah Timur, khususnya Flores. "Tiap tahun ada yang menggugat dan selalu berbeda-beda orang. Tapi dari informasi yang kami dapatkan, ada satu oknum purnawirawan di belakang itu semua," kata Danlanud.

Oknum purnawirawan ini berpangkat akhir Kolonel dari TNI AD. "Dia yang menginisiasi gugatan-gugatan warga terhadap AU. Dia bilang, lahan ini milik Tuhan, jadi siapa pun bebas untuk menggarap," terangnya. Oknum purnawirawan ini juga ditengarai sebagai salah seorang yang membuat kisruh terkait sengketa rumah dinas TNI AD beberapa waktu lalu. "Mafianya oknum ini. Saya dengar, tanah di wilayah itu dijual seharga Rp25-30 juta tiap dua ratus meter," pungkas Danlanud.

Dari hasil pencatatan tim AU, ada sekitar 747 Kepala Keluarga (KK) yang mendiami wilayah itu dan tak satu pun yang mempunyai KTP Jakarta. "Namanya juga penduduk liar, KTP-nya itu ada dari Bekasi, bahkan orang dari Jawa dan Flores," tambah Danlanud. Dugaan bahwa pemukiman liar ini dipelihara untuk kepentingan politik pun muncul. Pasalnya, meskipun tak mempunyai KTP Jakarta, tiap kali ada pemilukada, di wilayah abu-abu itu kerap muncul Tempat Pemilihan Suara (TPS).

Sementara itu, Y. Jaberlin Lumbanggaol yang mengatasnamakan warga penggugat mengatakan sebenarnya pihaknya sangat mendukung perjanjian antara pihak AU dengan Pemprov DKI yang berencana membangun waduk untuk keperluan pencegahan banjir. Hanya saja, katanya, pihak AU juga harus mengikuti aturan hukum yang berlaku.

"Kami sudah dimenangkan oleh putusan pengadilan sebagai pemegang hak atas lahan ini, jadi pihak AURI tak bisa semena-mena tanpa ada koordinasi. Harus ada pembicaraan lebih lanjut dengan kami," jelasnya. Saat ditanya lebih jauh, penggugat ini tidak mau berbicara bicara panjang lebar. "Kita ikuti saja dulu prosedur hukum yang berjalan, Mas," pungkasnya.

Setelah lima kali menang di pengadilan negeri, TNI Angkatan Udara (AU) dikalahkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kasus tanah di wilayah Cipinang Melayu. Diduga, pensiunan Kolonel TNI Angkatan Darat berada di balik gugatan tersebut.







ESET NOD32 ANTIVIRUS