Majalah Sindo Weekly
Berlangganan Sindo Weekly


Crime

NO. 15 TAHUN II, 13 - 19JUNI 2013

Korupsi Hutan

Petaka di Zamrud Khatulistiwa

Penulis: Wahyu Arifin
Petaka di Zamrud Khatulistiwa

Sindo Weekly/Sutikno

S

ungguh malang negeri ini. Sudah dianugerahi alam yang kaya raya tapi tidak mau menjaganya. Tak lama lagi, predikat Zamrud Khatulistiwa yang pernah tersematkan akan segera hilang, dicabut oleh rakusnya tangan-tangan korporasi yang tak henti-hentinya mengangkangi hutan di negeri ini.

Akibatnya kita mengalami kerugian dua kali lipat, mulai dari kerusakan ekologi sampai pada kerugian finansial yang mencapai triliunan rupiah. Saat menyambangi KPK Mei lalu, Koalisi Anti-Mafia Hutan menyampaikan di Kalimantan saja kerugian akibat korupsi izin pelepasan kawasan hutan merugikan negara hingga Rp321 triliun. Sedangkan di Hutan Riau kerugian negara atas korupsi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) periode 2001-2006 saja mencapai Rp1,3 triliun.

Laporan Kementerian Kehutanan pada Agustus 2011 menguatkan dugaan kerugian negara itu. Dalam laporan Kemenhut, kerugian akibat perambahan hutan paling besar terjadi di Kalimantan Tengah (Kalteng) mencapai Rp158 triliun, disusul oleh Kalimantan Barat (Kalbar) yang mencapai Rp121 triliun. Kerugian negara itu terjadi di atas lahan seluas tujuh juta hektare, di dalamnya meliputi 282 kebun dan 629 tambang yang memiliki izin menyimpang dari prosedur seharusnya.

Saat menemui para petinggi KPK, Emerson Yuntho, wakil anggota Koalisi Anti-Mafia Hutan yang juga aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), meminta aparat penegak hukum khususnya KPK untuk segera menuntaskan kasus korupsi hutan tersebut. "Tapi jangan dijerat dengan Undang-undang (UU) Kehutanan. Ini tidak akan pernah efektif," katanya. Koalisi Anti-Mafia Hutan itu beranggotakan LSM ICW, Jikalahari, Walhi, IWGFF, dan Silvagama.

Kekhawatiran itu beralasan. UU Kehutanan hanya berfungsi pada kasus-kasus yang bersifat administratif, tidak pada jeratan hukum pidana. "Jika masih menggunakan itu, kejahatan seperti alih fungsi hutan maupun penebangan kayu secara liar tidak akan terjerat," tambahnya. Hal ini kata Emerson akan menguntungkan cukong-cukong yang membekingi pembalakan hutan.

     Pasalnya, di dalam UU Kehutanan tidak ada definisi dari penebangan liar serta tanpa sanksi pidana minimum dan tidak menjangkau kejahatan korporasi. Pelaku yang bisa dipidana hanya yang tertangkap tangan. "Itu pun banyak dihukum ringan atau bahkan lolos," tandasnya.

Salah satu jalan paling mungkin untuk menghukum para cukong pembalakan hutan dengan menggunakan UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan dalam regulasi antikorupsi seperti merugikan keuangan negara, suap-menyuap, dan gratifikasi dapat digunakan untuk menjerat pelaku di sektor kehutanan dan perkebunan. Penerapan UU Tipikor dapat menjerat individu dan korporasi. "Penyitaan dan optimalisasi 'asset recovery' melalui denda dan uang pengganti juga bisa dilakukan," ujar Emerson seraya menambahkan UU itu juga dapat menjerat pihak yang berupaya menghalangi proses pemeriksaan.

Selain penerapan UU Tipikor, UU lain yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan korupsi hutan adalah UU Pencucian Uang. UU itu efektif digunakan karena biasanya dalam kasus korupsi hutan, selalu ada suap untuk mengeluarkan izin, pengangkutan, dan pungutan hasil hutan.

Empat Pejabat Riau Terlibat
 
Terhadap kasus pembalakan liar, dua tahun silam, Koalisi LSM melaporkan adanya dua belas pejabat publik, termasuk Gubernur Riau serta mantan Menteri Kehutanan kepada Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan KPK karena dugaan keterlibatan dalam kasus penebangan hutan di Riau.

Saat ini, empat pejabat pemerintah di Provinsi Riau telah divonis dan seorang ditahan oleh penegak hukum atas dakwaan menerima suap dalam izin penebangan hutan alam yang diberikan kepada perusahaan kelompok Asia Pulp & Paper (APP) serta Asian Pacific Resources International Limited (APRIL) yang memasok kayu bagi dua pabrik pengolahan pulp.

Untuk itulah para penggiat anti-pembalakan liar mendesak KPK segera menuntaskan kasus korupsi kehutanan di Indonesia, khususnya di Riau. Alasannya karena masih banyaknya pelaku yang belum tersentuh hukum. Setidaknya 37 perusahaan pemasok kayu untuk pabrik-pabrik bubur kertas APP dan APRIL di Riau diduga menyuap pejabat agar bisa menebangi lebih dari 400 ribu hektare hutan alam di Sumatera bagian tengah.

     KPK sendiri mengatakan kalau pihaknya tidak pernah lepas tangan atas kasus kejahatan hutan. Menurut juru bicara KPK, Johan Budi, KPK hingga kini terus mengusut kasus-kasus korupsi di sektor kehutanan. "Terus didalami dan diusut. Beberapa sudah ada yang ditahap pengadilan," kata Johan Budi.

Di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, Senin pekan ini, Bupati Kampar Riau, Burhanuddin Husen, menjalani sidang perdana terkait kasus pemberian izin Rencana Kerja Tahunan (RKT) IUPHHK-HT terhadap dua belas perusahaan kayu di Riau saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Riau. Pada kasus ini negara dirugikan Rp5,19 miliar. Selain Burhanuddin, Bupati Siak Arwin AS juga telah divonis empat tahun penjara. Namun, kasusnya masih bergulir di Pengadilan Tinggi Pekanbaru karena Arwin banding.

Sementara itu, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), melansir nama-nama perusahaan yang dinilai telah merugikan negara terkait pembalakan hutan. Di antaranya PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Mitra Kembang Selaras, PT Riau Andalan Pulp & Paper, PT Arara Abadi, PT Suntara Gajah Pati, PT Wana Rokan Bonai Perkasa, PT Anugerah Bumi Sentosa, dan PT Madukoro.

     Keseluruhan perusahaan itu diduga memasok kayu-kayu ilegal untuk dua korporasi raksasa, yakni APP dan APRIL. Terkait kejahatan di sektor kehutanan, dalam kurun waktu 2004-2009, setidaknya Indonesia telah kehilangan 2,31 juta hektare per tahun akibat kejahatan itu.

Korupsi izin pelepasan kawasan hutan diduga merugikan negara hingga mencapai Rp321 triliun. Koalisi Anti-Mafia Hutan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti temuannya.







Berlangganan Sindo Weekly