Majalah Sindo Weekly
ESET NOD32 ANTIVIRUS


Highlight

NO. 20 TAHUN II, 18 - 24 JULI 2013

Keistimewaan Yogyakarta dalam Sejarah Indonesia

Penulis: Bona Ventura
Keistimewaan Yogyakarta dalam Sejarah Indonesia

WIKIPEDIA

S

osoknya cukup tua, 247 tahun. Namun, tetap kokoh dan memancarkan kedamaian, sesuai namanya Vredeburg alias Benteng Perdamaian. Letaknya di ujung Jalan Malioboro di Yogyakarta. Namanya sekarang Museum Benteng Yogyakarta, yang pernah jadi markas militer NKRI. Sayang, ia hanya benda mati sehingga tidak bisa beraudiensi kepada Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR yang akan membahas Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Benteng itu merupakan saksi bisu perjuangan rakyat Yogyakarta yang dipimpin Keraton Kesultanan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari agresi Belanda.

Medio Juli ini, Panja Komisi II DPR mengatakan bakal menggelar pertemuan dengan pemerintah dan DPRD DIY terkait perkembangan RUUK Yogyakarta. Pembahasan RUUK tersebut ditargetkan selesai pada paripurna yang akan dilaksanakan 4 September mendatang. Beberapa waktu lalu, Ketua DPR Marzuki Alie berujar pemerintah sulit mengabulkan status keistimewaan Yogyakarta. Dalil Marzuki, "Saya khawatir daerah lain nanti akan meminta istimewa atau pengkhususan itu. Dan jumlahnya jadi banyak sekali".
 
Pernyataan itu membuat sejarawan dan budayawan Universitas Gadjah Mada, Djoko Suryo, angkat bicara. Menurut Djoko, pemikiran Marzuki tidak masuk akal dan selalu memakai alasan seperti itu. Keistimewaan Yogyakarta tercantum dalam Pasal 18 Ayat B UUD 1945. "Pengakuan negara pada adat-istiadat dan asal-usul sejarah suatu daerah termasuk Yogyakarta telah berlaku sejak masa awal kemerdekaan. Ngapain DPR dan pemerintah pusat berlagak ikut khawatir," ujarnya. Tambah dia, pengakuan keistimewaan DIY mempunyai dasar hukum, bukan sekadar euforia dari masyarakat dan Keraton.

Tanpa mengesampingkan peranan daerah lain, DIY memiliki andil besar dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehari pasca-Proklamasi Kemerdekaan, Sultan Hamengku Buwono IX (HB IX) mengirim kawat ucapan selamat kepada Soekarno, Mohammad Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat, selaku Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). HB IX yang sebelumnya tidak mengenal dekat sosok mereka percaya dengan masa depan Republik Indonesia yang masih bayi tersebut. Kemudian, kembali HB IX mengirimkan kawat lagi dengan kata "sanggup berdiri di belakang pimpinan mereka". Lantas pada 5 September 1945, Sultan mengeluarkan amanat yang terdiri atas tiga pokok. Pertama, Ngayogyakarta Hadiningrat berbentuk kerajaan yang merupakan Daerah Istimewa, bagian dari Republik Indonesia. Segala kekuasaan Ngayogyakarta dan pemerintahannya berada di tangan Sultan, dan terakhir hubungan Keraton dengan Pemerintah Indonesia bersifat langsung. Yaitu Sultan HB IX bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.

Sultan kemudian mengajak rakyatnya untuk mengorbankan kepentingan mereka demi menjaga, memelihara, dan membela kemerdekaan Indonesia. Keputusan HB IX menjadi stimulus baru bagi pendiri dan pejuang republik dalam menghadapi ancaman kolonial Belanda. Empat hari di awal 1946, di Stasiun Tugu, Hamengku Buwono IX datang menyambut Pimpinan RI yang baru mengungsi akibat serangan penjajah yang ingin kembali. Lalu memindahkan ibu kota pemerintahan ke Yogyakarta.

Dukungan Keraton Yogyakarta atas kemerdekaan Indonesia lalu dicatat oleh Menteri Dalam Negeri I, Mohammad Roem, yaitu "Apa yang akan terjadi dengan Republik jika tidak ada Hamengku Buwono IX". Pria asal Temanggung, Jawa Tengah, yang menjabat tiga kali Mendagri, dalam artikelnya bercerita HB IX yang baru bertemu Soekarno saat itu, kemudian memerintahkan rakyat untuk bergerilya menghadapi Belanda. Termasuk menjadikan Benteng Vredeburg markas militer Indonesia. Sultan, kata Roem, lalu menghubungi Sutan Sjahrir mendirikan pemerintahan sementara di Padang. HB IX juga aktif menyuarakan kepada radio internasional bahwa pemerintahan dan tentara Indonesia masih ada. Tujuannya agar Indonesia diakui keberadaannya sebagai negara.

Padahal, saat itu Belanda menawarkan HB IX kekuasaan atas seluruh Jawa dan Madura, dengan syarat mereka boleh menguasai wilayah lain di Indonesia. Tawaran Belanda itu langsung ditolak HB IX. Justru sebaliknya, Sultan yang nama aslinya Bendoro Raden Mas Dorodjatun mengambil peti kerajaan yang berisi uang perak dan gulden untuk membayar gaji pegawai pemerintahan. Juga menyediakan gedung-gedung bagi administrasi Pemerintahan Indonesia saat itu. Bung Hatta pernah mengatakan jumlah uang yang dikeluarkan Sultan HB IX mencapai 5 juta gulden. Bahkan, usai Indonesia memenangkan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Desember 1949, Sultan HB IX kembali memberikan cek 6 juta gulden kepada Soekarno dan Hatta. Dengan harapan, menjadi modal untuk membangun Indonesia. Pelantikan Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Serikat pun dilakukan di Pagelaran Keraton Yogyakarta.

"Yogyakarta tidak mempunyai apa-apa lagi," ucap HB IX kepada Soekarno yang akan kembali ke Jakarta. Sultan tidak berujar 'saya' atau 'Keraton' melainkan Yogyakarta, sebuah manifestasi dari demokrasi Yogyakarta, yakni Manunggaling Kawula Gusti (bersatunya rakyat dan raja). Dengan suara bergetar dan berlinang air mata, Soekarno berkata Yogyakarta akan dikenang dengan jiwa-jiwa kemerdekaannya. Untuk itu, ia meminta agar jiwa kemerdekaan tersebut terus hidup. Dan setelah pemerintahan pusat mulai stabil, Mohammad Hatta suatu ketika menanyakan ke HB IX, apakah dana tersebut perlu diganti. Sultan tak pernah menjawab dan hingga saat ini memang utang Republik Indonesia kepada Yogyakarta tidak pernah dibayar.

Menilik peran besar Yogyakarta terhadap NKRI, wacana RUUK pantas dipertanyakan. Apalagi asumsi bahwa daerah lain akan menginginkan hal serupa yang selama ini tidak pernah menyeruak. Entah mengapa Pemerintahan SBY dan DPR, dua tahun belakangan begitu getol "mengusik" keistimewaan DIY. Apakah karena posisi Sultan Hamengku Buwono X di Partai Golkar menjadi bargaining politik menuju 2014? Entahlah.

"Yogyakarta termasyhur karena jiwa-jiwa kemerdekaannya. Hidupkan terus jiwa-jiwa kemerdekaan itu" (Presiden Soekarno, Yogyakarta 1949).
 







ESET NOD32 ANTIVIRUS