Majalah Sindo Weekly
Berlangganan Sindo Weekly


Indonesia

NO. 23 TAHUN I, 9 - 15 AGUSTUS 2012

Pemilu Jakarta 2012

Ketika Fauzi Mengejar Jokowi

Penulis: Irman Abdurrahman, I Husni Isnaini, Oki Akbar
Ketika Fauzi Mengejar Jokowi

DHONI SETIAWAN/ANTARA

P

erasaan Chairuddin, Kepala SMK Negeri 13 Rawa Belong, Jakarta Barat, campur aduk. Kaget, bingung, tapi bangga. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta mendadak mengundangnya rapat pada Jumat 27 Juli. Undangan pun datang hanya lewat pesan singkat. Rapat menunjuk SMK 13 sebagai lokasi pencanangan Program Wajib Belajar 12 tahun oleh Gubernur Fauzi Bowo. Chairuddin cuma diberi waktu lima hari untuk mengemasi segalanya. "Kami jelas kaget dan bangga tapi juga bingung bagaimana melaksanakannya," kata Chairuddin.

Chairuddin pantas bingung. Selain karena masa persiapan acara terbilang singkat, Wajib Belajar 12 Tahun sejatinya belum mendapatkan dasar hukum berupa peraturan gubernur. Jadi, Kartu Gratis Wajib Belajar itu bisa jadi belum berlaku. "Informasi dari Dinas ini sebagai pegangan. Kalau menunggu Peraturan Gubernur nanti bisa terlambat," tuturnya. 

Peluncuran program itu tak urung memetik kecurigaan. Fauzi tengah berupaya mengerek popularitasnya yang koyak-boyak pasca-dipecundangi sang penantang Joko Widodo di putaran pertama Pemilu Jakarta. Sebab, bukan kali ini saja Fauzi meresmikan program yang belum matang. Sebelumnya, Fauzi meluncurkan Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, meski pembangunan baru 80 persen rampung.

 

Tim Sukses Fauzi-Nahcrowi Ramli menepis kecurigaan itu. Kepala Media Center Kahfi Siregar mengatakan pencanangan program adalah kegiatan Fauzi sebagai gubernur. "Jadi, jangan dibilang ini penggalangan massa. Apalagi sekarang bukan masa kampanye," katanya.

 

Dari seberang, kubu Jokowi menanggapi dingin. Budi Purnomo Karjodiharjo, Koordinator Komunikasi dan Media Center Tim Sukses Jokowi-Basuki, mengaku tak cemas. "Kami tak bisa menilai orang lain. Kami serahkan semuanya kepada penilaian warga saja," katanya. Jokowi sendiri menanggapi singkat, "Kami senyum-senyum saja. Mau diapain coba?"

Pengamat politik Soegeng Sarjadi Syndicate Sukardi Ranakit memandang wajar agresivitas Fauzi. Sebab, Fauzi terlampau dibuai hasil jajak pendapat awal yang mengunggulkan dia. "Kompensasinya ya sekarang harus habis-habisan," katanya kepada Nufus Nita Hidayati dari SINDO Weekly, Senin pekan ini. Tapi dia menilai, "Langkah seperti itu sudah terlambat. Mood publik sudah ke Jokowi."

Isu SARA Masih Ramai

Senyampang gairah kubu Fauzi, isu SARA masih marak. Senin pekan ini, Panitia Pengawas Pemilu Jakarta memanggil Rhoma Irama. Si Raja Dangdut dituding telah melecehkan salah seorang pasangan calon berdasarkan agama dan ras saat berceramah di Masjid Al-Isra, Tanjung Duren, Jakarta Barat. 

"Jika terbukti, kami akan serahkan Bang Haji ke polisi dan jaksa sebagai tindak pidana pemilukada. Ancaman hukumannya denda dan penjara," kata Ketua Panwaslu Jakarta Ramdansyah. Dia bilang dalam waktu satu minggu, panitia sudah mengantongi keputusan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta juga kena tudingan serupa. Dalam sebuah surat edaran, MUI DKI meminta warga Muslim Jakarta memilih calon gubernur dan wakilnya yang seiman. "Sudah kewajiban ulama menasehati umatnya," kata Ketua MUI Ma’ruf Amin. 

Namun, dosen Islamic College for Advanced Studies Jakarta Muhsin Labib menilai edaran MUI DKI dapat ditafsirkan sebagai upaya menggiring umat kepada kepentingan politik tertentu. Apalagi, katanya, untuk urusan pemimpin administratif seperti gubernur, Islam tak pernah menjadikan agama kriteria utama. 

"Pemimpin dalam terminologi agama adalah ulama. Pemimpin jenis ini tentu harus seiman. Namun, pemimpin dalam konteks pemerintahan parameternya adalah kejujuran dan kemampuan," katanya.

Keok di putaran pertama Pemilihan Gubernur DKI, kubu incumbent semakin agresif. Program populis diluncurkan. Tapi, mengapa isu sektarian makin ramai?







Berlangganan Sindo Weekly