Majalah Sindo Weekly
Berlangganan Sindo Weekly


Analysis

NO. 31 TAHUN II, 3 - 9 OKTOBER 2013

M. Ihsan Ketua Satgas Perlindungan Anak/Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Tawuran Pelajar dalam Perspektif Perlindungan Anak

Tawuran Pelajar dalam Perspektif Perlindungan Anak

T

awuran pelajar sudah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat pada 2012 terdapat sekitar 103 korban tawuran antarpelajar di Jabodetabek, di antaranya 17 orang meninggal dunia, 39 orang mengalami luka berat, dan 48 orang luka ringan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 3 menyebutkan bahwa, "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera."

Tawuran merupakan ekspresi kekerasan yang dapat mengancam keselamatan dan nyawa anak. UU mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak, bahwa "negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak" (pasal 20). Pasal 26 ayat 1 menyebutkan bahwa "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak."

Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 13 bahwa, pertama, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan dari: (a) diskriminasi; (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c) penelantaran; (d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (e) ketidakadilan; dan (f) perlakuan salah lainnya.

Kedua, orang tua, wali, atau pengasuh anak, melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

UUPA memiliki ketentuan yang sangat jelas dan tegas tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua. Tawuran pelajar merupakan bentuk ketidakmampuan orang tua menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya. Anak tidak mendapatkan pengasuhan yang baik sehingga menjadi telantar. Pemenuhan kebutuhan anak tidak hanya sebatas menyediakan kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan psikis.

Ketika orang tua tidak mampu memberi perhatian, kasih sayang, dan cinta dengan sepenuh hati kepada anak-anaknya sehingga mereka terjerumus ke pergaulan yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka hal ini dapat dimasukkan dalam kategori bentuk penelantaran secara psikis.

Penelantaran oleh orang tua dalam ketentuan UU Perlindungan Anak dapat diancam dengan pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 77 bahwa, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan: ayat b penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta rupiah."

Proses hukum terkait dengan tawuran pelajar, selama ini, baru sebatas pada tindakan terhadap anak dan belum menyentuh pada tanggung jawab orang tua yang secara tegas dan jelas diatur dalam UU Perlindungan Anak. Penelantaran yang dilakukan oleh orang tua ini seharusnya diproses secara hukum oleh kepolisian untuk memberi efek jera kepada orang tua. Kepolisian dapat menggunakan pasal 77 tersebut dengan ancaman lima tahun penjara atau denda seratus juta rupiah.

Jika seluruh kesalahan pidana dibebankan kepada anak berumur di bawah 18 tahun, sedangkan orang tua tidak mendapatkan sanksi atau hukuman, maka ini bentuk pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Ketentuan ini jelas diatur dalam pasal 23 bahwa Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan bahwa Negara dan Pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Kepanikan yang dialami oleh pemerintah dan masyarakat membuat anak dilihat sebagai penjahat dan pelaku kriminal yang harus dihukum seberat-beratnya. Ini merupakan sikap orang dewasa yang tidak berusaha memahami dunia anak-anak. Pernahkah kita bertanya, mengapa anak-anak melakukan tawuran sampai tega melakukan pembunuhan? Apakah perbuatan tersebut berdiri sendiri tanpa andil dari semua pihak sehingga anak-anak harus melakukan pencarian jawaban di jalanan.

Sebagai bahan renungan yang dapat menggugah hati dan perasaan, ada baiknya kita simak lirik lagu Iwan Fals sebagai berikut:

Di jalanan kami sandarkan cita-cita
Sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya
Orang tua pandanglah kami sebagai manusia
Kami bertanya tolong kau jawab dengan cinta


Lirik ini mengingatkan kita pada kompleksitas permasalahan anak. Anak menjadi telantar atau mengalami permasalahan dalam pengasuhan disebabkan oleh banyak hal, di antaranya karena orang tua meninggal dunia, bisa juga karena anak menjadi korban perceraian, disharmoni, atau broken home yang banyak terjadi dalam keluarga. Orang tua, karena kesibukannya, tidak sempat memberi perhatian dan kasih sayang pada anaknya. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan dalam pengasuhan anak. Kemiskinan dan lingkungan yang tidak sehat, serta berbagai permasalahan yang dihadapi oleh anak.

Anak-anak yang melakukan tindak kriminal harus diproses serta mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan terkait dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak-anak harus diselamatkan sehingga dapat berubah dan meninggalkan segala bentuk kejahatan yang pernah dilakukan.

Orang tua juga harus diproses secara hukum, bukan semuanya dibebankan pada anak, seakan-akan anak hidup dalam dunia berbeda dan orang tua tidak ada hubungan sama sekali dengan perbuatan anaknya. Ketentuan undang-undang tegas mengatakan bahwa penelantaran oleh orang tua dapat diancam pidana. Beban harus dipikul bersama. Semua pihak harus ikut bertanggung jawab.

Agar ada kerelaan dan maaf dari pihak korban maupun keluarga, korban atau keluarga tersebut harus mendapat dukungan, pemulihan, dan bantuan. Kerelaan dan maaf dari korban serta orang tua ini dapat menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman terhadap pelaku anak. Tanggung jawab pidana termasuk pembayaran denda, dapat dibebankan pada orang tua dan pemerintah sesuai dengan pasal 77 dan pasal 23 UU Perlindungan Anak, karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami kerugian dan kehilangan nyawa.

Sembari pembenahan dan berbagai upaya dilakukan untuk menyelesaikan masalah tawuran, mari semua pihak jujur pada diri sendiri dan tidak menjadikan anak korban berkali-kali karena arogansi orang dewasa. Pemerintah harus melakukan penilaian secara mendalam dan mengurai akar masalah sehingga penanganan menjadi komprehensif dengan melibatkan semua pihak sesuai ketentuan UU, yaitu negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Tindakan menghukum pelaku tawuran seberat-beratnya tidak akan menyelesaikan masalah. Banyak kasus yang didampingi KPAI selama ini terkait dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang masuk proses hukum dan dipenjarakan, bukan menjadi jera dan berubah menjadi baik. Hal ini terjadi karena selama dalam tahanan, anak berinteraksi dengan pelaku tindakan kriminal berat sehingga kesempatan ini digunakan anak untuk belajar dan membangun jaringan dengan pelaku kriminal di luar penjara. Anak yang ditahan karena kesalahan ringan, setelah masuk penjara memiliki kemampuan melakukan kejahatan berat. Pemenjaraan terhadap anak merupakan kontribusi besar pemerintah dalam menjadikan anak sebagai pelaku kriminal di masa mendatang.

Intervensi yang harus dilakukan adalah memberi jaminan dan pemahaman kepada korban agar dapat memaafkan pelaku dan memberi segala bentuk hak dan dukungan terhadap korban, baik dari pelaku maupun pemerintah. Memberikan terapi dan rehabilitasi bagi pelaku dengan program yang terukur dan dilakukan oleh tenaga ahli secara individual, bukan kelompok atau massal karena masalah yang dihadapi setiap anak berbeda.

Pusat rehabilitasi ini dapat dibebankan kepada Kementerian Sosial yang bertanggung jawab melakukan rehabilitasi sosial terhadap masyarakat, termasuk pada anak yang berhadapan dengan hukum.

Semoga kita semua dapat belajar dari peristiwa tawuran ini untuk meningkatkan perlindungan pada anak Indonesia sehingga anak-anak dapat tumbuh menjadi anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

 







Berlangganan Sindo Weekly