Majalah Sindo Weekly
Berlangganan Sindo Weekly


Business & Economy

NO. 38 TAHUN I, 22 - 28 NOVEMBER 2012

Right Issue

Aksi Sunyi di Akhir Tahun

Penulis: I. Husni Isnaini
Aksi Sunyi di Akhir Tahun

ANDIKA WAHYU/ANTARA

Setelah bersusah payah, BTN akhirnya bisa menggelar right issue-nya. Beberapa perseroan menyusul di belakangnya. Tapi tetap saja, aksi korporasi itu terbilang sepi tahun ini.

W

ajah Iqbal Latanro tampak tak se-sumringah jajaran direksi BTN lainnya saat pengumuman right issue, beberapa waktu lalu. Mungkin, Dirut BTN itu kelelahan mengurus semua persyaratan, baik administratif maupun "politis". Maklum sebagai BUMN, BTN tak serta-merta bisa melakukan right issue layaknya perusahaan partikelir. Ada beberapa tahapan yang kudu dijalani oleh bank yang fokus ke kredit sektor perumahan ini. "Prosesnya ribet kalau buat BUMN,” celetuk seorang analis pasar modal.

Pertama-tama, BTN harus mendapatkan izin dari Komite Privatisasi. Selesai di komite itu, BTN harus mengajukan izin ke Komisi VI DPR. Kemudian, BTN mesti pula mendapat persetujuan dari Komisi XI. Di Komisi keuangan itulah, kabarnya, right issue BTN sempat terhambat.

Wajar, jika jadwal penawaran umum terbatas, alias right issue bank ini jadi molor.  Awalnya, BTN berencana melakukan right issue pada Oktober lalu, kemudian mundur jadi November ini. "Kami setujui karena untuk menambah kemampuan dan governansi BTN," kata Harry Azhar Aziz, Wakil Ketua Komisi XI, kepada SINDO Weekly.

Dalam aksi korporasi ini, BTN menawarkan saham baru seri B sebanyak 1,51 miliar lembar atau 14,29%, dengan mekanisme hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD). Setiap pemegang 550.000 saham BBTN, berhak atas 94.943 HMETD untuk satu lembar saham baru yang akan dikeluarkan. Harga yang ditetapkan untuk saham baru ini Rp1.235. Dana yang ditargetkan BTN dari right issue ini sebesar  Rp1,87 triliun.

Right issue ini mengurangi porsi kepemilikan saham pemerintah di BTN, dari 71,9% menjadi tinggal 60%.  Sementara itu, saham publik meningkat menjadi 40%. Nah, pemegang saham lama yang tidak mengeksekusi right-nya, kepemilikannya akan terdilusi sebesar 14,61%.

Langkah BTN ini sangat ditunggu para pelaku pasar, terlebih investor institusi. Jamsostek salah satunya. Sebelum right issue BTN digelar, Jamsostek malah menyatakan telah menyiapkan Rp2,4 triliun untuk membeli semua saham BTN. "Bisa saja kami ambil 100%," kata Dirut Jamsostek Elvyn  G. Masassya. Tak heran kalau kemudian BTN meningkatkan persentase right issue-nya, dari semula 11,91% menjadi 14,29%. Tingginya animo investor terhadap saham baru BTN juga tercermin dari kelebihan permintaan (oversubscribe) sebanyak tiga kali. "Harga sahamnya juga sempat menyentuh level Rp1.720 (13/11)," kata David Cornelis, pengamat pasar modal.  

Lantaran right issue-nya bakal mendapat respon yang sangat positif dari kalangan investor, BTN pun lantas pasang pernyataan bahwa investor domestik akan lebih diprioritaskan. Menurut Iqbal Latanro, sebanyak 85% saham right issue akan dialokasikan buat investor domestik. Sisanya, sebesar 15% untuk pemodal asing. Sebelum right issue, investor "ekspatriat" menguasai 60% saham yang beredar di publik.  

Tingginya animo investor terhadap right issue BTN tak lepas, pertama, dari kinerja perseroan yang terbilang kinclong, seperti yang sudah disebutkan di atas tadi. Sejumlah 85% dana dari hasil right issue akan digunakan BTN untuk memperbesar volume kredit ke sektor perumahan. Pada kuartal IV ini, BTN menargetkan kredit sebanyak 50 ribu unit rumah melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).  
    
Tak Semarak Tahun Lalu

Di belakang BTN, beberapa perseroan juga tengah bersiap-siap untuk melakukan aksi serupa. Ada PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk. (CNKO) yang melepas 5,4 miliar sahamnya. Dana yang ditargetkan CNKO sebesar Rp2,7 triliun. Lalu, PT Hotel Mandarine Regency Tbk. (HOME) yang akan melepas saham barunya 1.031.357.180 lembar, juga PT Bank Artha Graha Tbk. (INPC) yang akan menggelar rights issue pada Desember 2012 dengan melepas sebanyak-banyaknya 4,513 miliar saham biasa atas nama. Plus, rencana right issue PT Samindo Resources Tbk. (MYOH) yang akan melakukan penawaran umum terbatas II dengan melepas 735,43 juta saham biasa.

Meski right issue yang dilakukan BTN dan beberapa perseroan lainnya memberi geliat di pasar modal, tetap saja para investor menganggap aksi right issue para emiten tahun ini sepi, tidak semarak seperti tahun lalu. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), sepanjang kuartal III-2012 nilai penerbitan saham baru hanya Rp12,11 triliun. Bandingkan dengan realisasi 2011 yang mencapai Rp42,14 triliun. Diprediksi, hingga akhir 2012 nilai right issue tidak akan bertambah signifikan. Padahal, pertumbuhan ekonomi tahun ini diyakini bisa mencapai angka 6,4%. Di tahun 2010, ketika pertumbuhan ekonomi kita 6,1%, nilai right issue sebesar Rp48,16 triliun. Setahun berikutnya, nilai right issue mencapai Rp42,14 triliun dengan angka pertumbuhan ekonomi 6,5%.

Sepinya right issue tahun ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kondisi global yang masih tidak menentu. Emiten enggan melakukan right issue karena tidak akan mencapai harga yang optimal. Selain itu juga karena adanya opsi rising fund yang lebih murah, seperti pengajuan kredit ke perbankan dan penerbitan obligasi. "Suku bunga perbankan dan obligasi yang relatif rendah lebih menarik para emiten untuk melakukan rising fund," kata Adrianus Bias Prasuryo, analis Samuel Sekuritas.  

Otoritas pasar modal juga tak gampang mengabulkan keinginan para emiten untuk melakukan right issue. Pihak otoritas akan lebih jauh dan mendetail dalam menelisik tujuan di balik para emiten melakukan right issue, dibanding ketika melakukan penawaran perdana. Ada tiga aspek yang akan diamati oleh pihak otoritas terkait right issue, yaitu tujuan pemanfaatan dana, metodenya seperti apa, dan potensi benefit terhadap para pemegang saham. "Otoritas bursa juga harus punya pertimbangan sendiri karena berkewajiban melindungi investor minoritas," Adrianus Bias menambahkan.

Menurut Hoesen, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, sebenarnya banyak emiten yang mengajukan permohonan right issue, tapi tak lantas dikabulkan begitu saja. Pihak BEI menilai, aksi right issue bisa berisiko terdilusinya porsi para pemegang saham ketika mereka tak bisa mengeksekusi right-nya. "Penggunaan dana juga perlu disampaikan emiten sehingga tak merugikan investor," ujarnya.     

Apalagi, tak menutup kemungkinan pula, right issue bisa dijadikan sarana untuk kepentingan "sesat" pemegang saham mayoritas sehingga mengundang kecurigaan publik. Right issue Cowell Development, misalnya, dipertanyakan sejumlah kalangan. Aksi right COWL mengundang curiga karena pembeli siaganya (PT Gama Nusapala) mendapat pinjaman dari UOB Kay Hian Credit sebesar US$96 juta. Sementara nilai ekuitas UOB per akhir 2011 hanya US$16,7 juta. Jadi, pinjaman yang diberikan UOB Kay kepada PT Gama enam kali lipat dibanding ekuitas UOB Kay. Di balik aksi itu, ada kemungkinan PT Cowell ingin memasukkan partner baru yang dirahasiakan kepada publik. Bisa juga untuk mengalihkan saham pengendali ke pihak lain sehingga menguntungkan segelintir pemegang saham. "Right issue bisa jadi sarana untuk memasukkan partner baru ke dalam perusahaan sebagai stand by buyer," kata Adrianus Bias. Soal ini sudah sering dikeluhkan oleh para investor, dan tetap saja bisa terulang kembali.







Berlangganan Sindo Weekly