Majalah Sindo Weekly
ESET NOD32 ANTIVIRUS


Q and A

NO. 4 TAHUN II, 28 MARET - 3 APRIL 2013

Suswono, Menteri Pertanian:

Banyak Orang Memanfaatkan Kedekatan

Banyak Orang Memanfaatkan Kedekatan

ILUSTRASI: SINDOWEEKLY/MULYAWAN

Boleh jadi yang namanya AF itu memanfaatkan kedekatannya dengan Pak Luthfi. Yang jelas kasus LHI ini sama sekali tidak memengaruhi kebijakan.

B

ELAKANGAN ini, Indonesia sempat mengalami krisis bawang. Menteri Pertanian, Suswono, mengatakan terjadinya kelangkaan bawang ini tak lepas dari perilaku petani. Menurutnya petani lebih memilih menanam komoditas yang menguntungkan daripada komoditas bawang putih.

Dengan seretnya pasokan dari dalam negeri, akhirnya kita bergantung kepada bawang impor. Untuk mengurangi impor, lanjut Suswono, pemerintah terus berupaya memperluas lahan. Sebab sejauh ini Indonesia baru memproduksi kurang dari 10 persen kebutuhan bawang nasional. "Itu pun untuk memenuhi kebutuhan industri jamu. Sebab aroma bawang putih Indonesia tiga kali lebih kuat dibandingkan bawang putih impor," kata Suswono.

Kepada Pemimpin Redaksi MNC News, Arya Sinulingga, pada rubrik One on One, Suswono bercerita soal ruwetnya tata niaga produk pertanian, termasuk bawang. Selain itu, dia juga bercerita soal kasus yang melilit partainya terkait sapi impor yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Beberapa waktu ini kita dihebohkan dengan harga bawang. Kenapa masalah ini bisa terjadi? Dan sepertinya tidak ada antisipasi dari pemerintah?

Saya kira bila melihat hukum ekonomi ya sudah jelas supply by demand. Nah, supply ini harus kita pelajari, apa memang sudah sesuai dengan supply atau harus ada upaya menahan. Tapi dari yang kita lihat, jujur ya, memang terlihat ada suatu proses bisnis yang dilakukan dalam perizinan, dan solusi untuk ini bisa memakan waktu. Kami tidak menduga ternyata impor-impor ini yang mendaftar ratusan, padahal tadinya hanya puluhan. Kemudian soal aturannya harus ada yang kita koreksi, yaitu dalam lampiran setiap komoditas itu harus ditandatangani. Begitu banyak, ada 3.300 dokumen yang harus ditandatangani.

Kemudian setelah itu, kita dikagetkan dengan jumlah yang begitu besar. Misalnya, ada yang izin untuk memasukkan barang, tapi jutaan ton, alasannya gudangnya juga mencapai jutaan ton, ini alasan yang tidak logis. Makanya saya sampaikan ke Kementerian Perdagangan, coba ini dibuat verifikasi. Sebetulnya saat itu (verifikasi) sudah dikeluarkan mereka, ya sudah jelas tapi yang kita lihat masih banyak yang belum tepat. Ketika diverifikasi benar, ternyata yang dituliskan tidak sesuai dengan yang kita dapat di lapangan.

Kita tahu supply-demand itu dasar dari sebuah kebijakan. Namun, masih ada pertanyaan besar, bagaimana mungkin Menteri Pertanian tidak mengetahui ada kekurangan supply sehingga bisa terjadi permasalahan ini?

Sebetulnya pada Desember itu—seperti yang menumpuk di Surabaya—dari informasi yang saya dapat, ada jatah tahun lalu yang tidak dikeluarkan sehingga terjadi kekosongan di Januari.

Itu perizinannya ada di mana, Menteri Perdagangan atau Pertanian?

Jadi begini prosesnya. Pertama, dulu mereka mengajukan untuk menjadi importir harus terdaftar di perdagangan, setelah itu baru dia ajukan rekomendasi. Tentu kami juga akan mengeluarkan izin berdasarkan analisa kebutuhan dan juga supply dalam negeri. Kalau bawang putih, memang dominan impor. Ini juga karena tidak menarik bagi petani kita. Petani kita ini menanam mana yang menguntungkan, sedangkan lahan kan terbatas. Semakin tertekan, semakin sedikit stok-stok yang ada.

Bagaimana soal banyaknya bawang yang tertahan di kontainer di Surabaya itu?

Sekarang sudah tidak ada alasan lagi untuk ditahan. Kami sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian untuk memayungi apa yang sudah didatangkan pada Januari.

Sebenarnya ini kan yang rugi konsumen. Kebijakan yang menghambat itu berdampak juga pada masyarakat. Jadi, kenapa lama sekali memprosesnya?

Ya itu. Supply-nya berkurang dan ada yang memanfaatkan. Padahal kan sebetulnya mereka sudah ada stok, dan belinya juga dengan harga yang tidak tinggi.

Apa ini memang ada sebuah kartel yang sengaja menahan barang tersebut?

Ini dia. KPPU kan memang mengindikasikan itu. Untuk itu saya kira memang perlu dilakukan verifikasi atau investigasi. Tapi kita harus klasifikasikan, apakah memang ada yang sengaja menahan atau memang karena proses perizinan yang belum selesai. Ini yang sedang kita lakukan saat ini. Kami juga harus introspeksi, ternyata ada aturan perizinan yang dibuat sendiri.

Ada yang mengatakan permasalahan bawang ini sama saja dengan impor sapi. Benar begitu?

Tentu berbeda. Begini, kalau sapi kita punya kemampuan pasokan sapi lokal yang tinggi. Kita tahu itu dari perhitungan sensus ternak oleh para ahli. Tapi masalahnya, banyak orang yang meragukan.

Tapi, kenapa harga daging sapi kita sampai paling mahal di seluruh dunia?

Nah, itu yang harus kita koreksi. Itu salah besar! World Bank tidak pernah mengeluarkan data itu, sudah kami cek. Daging kan ada kelas-kelasnya, Singapura saja harganya di atas kita kok. Daging murah yang sering dibicarakan itu kan tetelan. Belum lama ini saya ke Magelang. Di sana saya tanyakan daging yang paling khas di situ berapa, Rp85 ribu jawabnya. Lalu, saya ke kelas lainnya Rp60 ribu dan tetelan Rp40 ribu.

Ada sesuatu yang harus diseimbangkan agar petani bisa menikmati hasil dan konsumen juga bisa menikmati harganya. Apa yang akan Anda lakukan?

Sekarang mana yang mau kita dahulukan. Kalau mau bicara kemandirian pangan, tentu petaninya harus mendapat insentif dong. Ini juga agar petani menjadi bergairah.

Maksud saya, kenapa kita tidak ada antisipasi?

Sekarang ini kan harus diakui ada perubahan iklim. Lalu yang kedua, mana yang menguntungkan, petani tidak bisa dipaksa untuk menanam apa.

Agar petani tahu, berarti dibutuhkan semacam kampanye. Di bulan ini tanam ini, dan begitu selanjutnya. Apakah itu sudah dilakukan?

Kami sudah menyiapkan penyuluh-penyuluh yang melakukan itu. Tapi pada akhirnya itu kan hak individu.

Katanya penyuluh-penyuluh ini banyak yang dari PKS. Sengaja ditaruh orang PKS pada departemen yang bisa bersentuhan langsung dengan rakyat?

Itulah tuduhan-tuduhan yang sering diungkapkan. Padahal rekrutmen itu secara terbuka. Mereka itu bukan PNS, tapi tenaga harian lepas. Jadi yang kami lakukan itu untuk mem-backup. Lalu otonomi daerah juga cukup memengaruhi. Kami lihat banyak penyuluh yang ke daerah terkadang malah dialihfungsikan. Sebenarnya, kita kekurangan tenaga. Untuk itulah tenaga penyuluh ini. Dan mengangkat PNS kan tidak mudah.

Keterlibatan PKS di Kementerian Anda ini dianggap sangat kental, terutama setelah kasus Pak Luthfi itu…

Ini dia. Padahal saya sudah sering katakan, banyak orang yang memanfaatkan kedekatan itu tadi. Mungkin dengan Presiden PKS, dan pejabatnya tidak konfirmasi ke kami. Padahal saya sudah mengatakan berkali-kali, di mana-mana, di rapat pimpinan, kalau ada orang yang mengaku-ngaku usaha atau melakukan aktivitas di bidang pertanian, apakah itu tender dan lain sebagainya, dari PKS, tolak! Saya tegas katakan, jangan mau didikte.

Berarti Pak Luthfi itu main sendiri?

Boleh jadi yang namanya AF itu memanfaatkan kedekatannya dengan Pak Luthfi. Yang jelas kasus LHI ini sama sekali tidak memengaruhi kebijakan saya kan. Yang tertangkap tangan menerima uang kan AF. Nah, boleh jadi dia ingin memengaruhi Pak Luthfi agar bisa memengaruhi saya.

Tapi kan ada pertemuan dan rapat antara Anda dengan Pak Luthfi?

Nah, itu dia. Kami sudah klarifikasi hal itu ke KPK. Memang benar terjadi pertemuan di Medan, tapi pertemuan itu karena kebetulan saya ada kunjungan kerja ke sana. Saya tiba dari Riau, Pak Luthfi menginap di Hotel Aryaduta, dan saya diundang sarapan ke tempat beliau. Saya datang ke sana dan malam itu diberikan tulisan tentang krisis daging 2013. Saya lihat ini kan kepentingan pengusaha. Hitung-hitungannya jelas untuk menunjukkan data Kementerian. Itu salah. Saya berdebat di sana, data Kementerian Pertanian itu kan data dari para ahli, masak bisa salah. Saya bilang itu enggak benar.

Berarti Pak Luthfi mewakili para pengusaha?

Ya benar, dia memfasilitasi untuk itu. Tapi pertemuan seperti itu kan tidak ada masalah. Dan Pak Luthfi saat itu juga pasif saja mendengar perdebatan saya itu. Saya tetap keukeuh dengan data saya saat itu. Lalu, sepuluh hari setelah pertemuan itu, saya menulis surat kepada Menko, bahwa daerah-daerah siap memasok kebutuhan Jakarta. Berarti confirmed bahwa tidak perlu impor, wong daerah sudah siap.

Tapi buktinya impor tetap terjadi ya..

Ya impor kan yang memang sudah dijatah tahun ini. Dalam kaitannya dengan alokasi di rapat dengan Menko. Nah, tahun ini kan sudah diputuskan kita mengimpor 80 ribu ton.

Katanya ada follow up lagi Pak, Anda ditelepon Pak Luthfi lagi. Apa benar itu?

Tidak, tidak. Tidak ada pembicaraan tambahan kuota. Tidak sama sekali.

Andaikan Pak Luthfi bersalah, menurut Anda ini pekerjaan dia pribadi atau PKS?

Saya hanya melihat Pak Luthfi ini dimanfaatkan orang, AF ini, kelihatannya seperti itu. Saya tidak tahu persis ya bagaimana hubungan beliau. Semenjak saya jadi menteri, saya diberikan amanat oleh partai untuk membantu presiden. Maka jabatan saya di partai ini kan diputus, bila dikatakan menteri dari partai tidak profesional, kadang suka tersinggung juga. Salah satu target kami dari Menteri Pertanian itu adalah kesejahteraan petani.

 

Pengelola Pertanian di Kabinet SBY

TERLAHIR di Tegal, Jawa Tengah, pada 20 April 1959, Suswono merupakan politikus yang kini menjabat Menteri Pertanian sejak 22 Oktober 2009. Sejak kecil, suami dari Mieke Wahyuni ini terkenal sebagai anak yang pintar. Ketika SMA, dia sempat mendapat penghargaan sebagai pelajar teladan dan menjadi lulusan terbaik SEPADYA pada 1987.

Pria lulusan Program S1 Sosial Ekonomi Peternakan IPB pada 1984 ini selanjutnya meneruskan pendidikannya di Magister Manajemen Agribisnis dan Doktoral Manajemen Bisnis IPB. Dia mengawali karier politiknya dengan bergabung Partai Keadilan Sejahtera.

Pada 2004, Suswono menjadi caleg dan maju ke bursa pemilihan umum. Dia akhirnya terpilih dan dipercaya untuk menjadi Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang membidangi masalah pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, kelautan, dan pangan.

Sebelum menjabat sebagai anggota DPR RI, Suswono pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri Kehutanan pada 1999−2001. Pada 2009, ketika Presiden SBY melakukan reshuffle pada kabinetnya, Suswono terpilih untuk menggantikan Anton Apriyantono, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertanian.

Sebagai nakhoda baru di Departemen Pertanian, Suswono menyatakan telah menetapkan visinya, yaitu Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan yang Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Meningkatkan Nilai Tambah, Daya Saing Ekspor, dan Kesejahteraan Petani.


Artikel Lainnya di Rubrik ini:

  • Tidak ada artikel lainnya di rubrik ini.






ESET NOD32 ANTIVIRUS