Majalah Sindo Weekly
Berlangganan Sindo Weekly


Analysis

NO. 47 TAHUN II, 23 - 29 JANUARI 2014

Retno Listyarti Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia

Jangan Bangkitkan Ruh Itu

Jangan Bangkitkan Ruh Itu

BAGI SAYA, KEBIJAKAN ATAU PROGRAM R(SBI) ADALAH KEBIJAKAN YANG SANGAT DISKRIMINATIF, TIDAK ADIL, DAN KAPITALISTIK.

T

ak kuasa saya menahan air mata ketika Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan  putusan yang mengabulkan pembatalan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mahkamah menilai pasal itu bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945. Dengan demikian, penyelenggaraan sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional/Sekolah Bertaraf Internasional inkonstitusional.

Bagi para penggugat dan saksi, program R(SBI) adalah cermin pemerintah yang ingin berlepas tangan dari tanggung jawab pendidikan. Pemerintah ingin pendidikan menjadi tanggung jawab badan usaha dan kelompok masyarakat lain. Dari sini, muncul konsep yang kemudian popular disebut "layanan prima".

Sekolah berlabel R(SBI) kemudian dilegalkan untuk memungut biaya dari orangtua murid dengan dalih tuntutan mutu. Angkanya cukup besar, hanya dapat dipenuhi kelas sosial-ekonomi menengah ke atas. Sekolah R(SBI) pun masih memperoleh bantuan dana block grand selain BOP (Bantuan Operasional Sekolah). Besarnya pungutan di sekolah berlabel R(SBI) tidak terjangkau oleh anak-anak cerdas tapi miskin. Di sinilah terjadi pelanggaran "hak konstitusional" warga negara.

Niat pemerintah baik. Namun sayangnya, mereka terkesan tidak ingin repot. Walhasil, program R(SBI) dilabelkan pada sekolah-sekolah unggul yang kualitasnya sudah baik. Sekolah-sekolah ini kemudian dilegalisasi untuk memungut uang dari orangtua murid. Tak ayal, sekolah unggulan ini pun menjelma menjadi sekolah mahal yang tak terjangkau kebanyakan warga negara. Negara mencoba melepas tanggung jawab pembiayaan kepada masyarakat. Dalam kebijakan R(SBI) ini, negara hanya berfungsi sebagai fasilitator.

Bergesernya peran negara, dari pelayan menjadi fasilitator, sangat memukul sektor pendidikan. Faktor utama buruknya kualitas pendidikan di Indonesia adalah "tercabutnya peran negara" dalam sektor pendidikan. Sektor pendidikan diperlakukan seperti sektor ekonomi. Pendidikan tak dianggap sebagai investasi manusia, tapi dipandang dalam hubungan untung-rugi dan diperlakukan bak komoditas.

Defisit pengetahuan masyarakat tak diatasi dengan memperluas layanan sekolah bermutu, tapi pendirian banyak sekolah mahal, sekolah berlabel R(SBI), dan kelas internasional. Semua sekolah itu memberi pelayanan istimewa kepada kelas sosial atas. Fungsi sistem pemantauan dan pertanggungjawaban yang disandarkan kepada negara berangsur-angsur dilenyapkan untuk digantikan dengan peran koordinasi. Padahal sejatinya pendidikan adalah hak dasar warga negara. Pendidikan yang merupakan sektor publik seharusnya didasarkan pada prinsip pelayanan publik.

Bagi saya, kebijakan atau program R(SBI) adalah kebijakan yang sangat diskriminatif, tidak adil, dan kapitalistik. Kebijakan ini menggeser peran negara untuk memenuhi hak atas pendidikan dan sekaligus melepas tanggung jawab negara untuk membiayai pendidikan. Akibatnya, pendidikan menjadi mahal dan tak terjangkau kelompok marginal.

Ini kebijakan yang memiskinkan warga negara secara sistematis dan terstruktur. Prinsip yang mampu membayar dan memperoleh "layanan prima" adalah prinsip liberalistik. Padahal, pendiri negara ini menetapkan tujuan negara untuk menyejahterakan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Program R(SBI) justru menentang tujuan itu. Jadi, putusan MK menghapus praktik sekolah R(SBI) sudah tepat. Pemerintah harus menghormati dan tak berupaya membangkitkan ruh R(SBI) dengan istilah lain.







Berlangganan Sindo Weekly