Majalah Sindo Weekly
Berlangganan Sindo Weekly


Crime

NO. 7 TAHUN II, 18 - 24 APRIL 2013

Korupsi Benih

Dari Sapi Pindah ke Benih

Penulis: Wahyu Arifin dan Sukron Faisal
Dari Sapi Pindah ke Benih

ILUSTRASI: SINDOWEEKLY/TRI ANGGORO

Kejaksaan Agung terus mengusut korupsi benih di Kementerian Pertanian (Kementan) yang diduga melibatkan petingginya. Diduga, uang korupsi benih mengalir ke salah satu partai politik yang juga terlibat kasus suap impor sapi.

K

elelahan sekaligus panas dingin, mungkin saja dirasakan oleh Udhoro Kasih Anggoro, Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Kementan. Senin pekan lalu, hampir enam jam lamanya Udhoro diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Saya ditanya sekitar 20 pertanyaan terkait seputar program pengadaan benih bersubsidi, Cadangan Benih Nasional (CBN), dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU)," ujarnya saat keluar dari gedung bundar. Saat ditanya soal adanya kemungkinan rekayasa penentuan harga komoditi, Udhoro mengaku tidak tahu-menahu.

Begitu juga, menyangkut kemungkinan adanya kartel benih dalam proyek ini, Udhoro mengatakan, dirinya tidak mengetahui soal itu. Namun Udhoro menegaskan, Kementan telah melakukan evaluasi atas proyek yang telah berlangsung sejak 2008 hingga 2012 itu. "Tiap tim itu sudah bekerja, sekarang sedang dimintakan penjelasan. Hari ini saya diminta penjelasan sebagai Dirjen," katanya lagi.

Dalam kasus tersebut, tim penyidik Kejagung, Februari lalu, telah menetapkan tiga orang tersangkanya. Mereka yaitu Direktur PT Sang Hyang Seri (SHS) Kaharudin, karyawan PT SHS Subagyo, dan Manajer Kantor cabang PT SHS Hartono. Ketiganya disangka melakukan korupsi dalam proyek pengadaan benih bersubsidi pada periode 2008–2011.

Kendati demikian, ketiganya belum ditahan. Pihak Kejagung juga belum mengumumkan berapa jumlah dugaan kerugian negara yang ditimbulkan oleh proyek tersebut, meskipun kasus itu telah diselidiki sejak tahun 2012.

Dalam proyek ini, ditemukan adanya indikasi penggelembungan angka pada pengayaan cadangan benih nasional dan bantuan langsung benih unggul. "Ketiganya dijadikan tersangka berhubung bukti permulaan sudah cukup mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Untung Setia Arimuladi.

Indikasi tersebut, menurut Untung, terlihat dari adanya rekayasa proses pelelangan atau tender yang memenangkan PT Sang Hyang Seri (SHS). Kemudian, karena adanya komponen biaya pengelolaan Cadangan Benih Nasional sebesar 5 % dari nilai kontrak, yang tidak pernah disalurkan kepada Kantor Regional di Daerah. Juga karena adanya rekayasa penentuan harga komoditi sehingga terjadi kemahalan dan adanya mark up volume maupun harga benih kedelai.

Dalam proses penyidikannya, Kejagung sendiri terus menyasar dugaan keterlibatan mantan Dirut PT SHS, Edi Budiono, terkait kasus penyaluran bibit hibrida. Selain itu, juga terus mengembangkan kasus dugaan korupsi pengadaan bibit padi, jagung, dan kedelai untuk petani oleh PT SHS di Kementerian Pertanian.

Bahkan, penyidik Kejagung mengembangkan penyidikannya ke arah kemungkinan adanya tersangka baru. Itu pun bisa saja merembet sampai ke Menteri Pertanian Suswono. "Untuk membuktikan hal itu, penyidik masih memeriksa saksi-saksi dan sudah memanggil lagi 6 orang," kata Adi Toegarisman Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung.

Kader PKS Terlibat

Soal pemeriksaan terhadap PT Hidayah Nur Wahana (HNW) yang juga salah satu pemenang tender subsidi benih 2012, pihak Kejagung belum memberikan jawaban pasti. Namun, dugaan adanya petinggi Kementan bahkan salah satu parpol yang terlibat dalam kasus ini, muncul terkait adanya pemeriksaan terhadap Ahmad Fathanah sebagai saksi.

Ahmad Fathanah sendiri, diketahui menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus itu melibatkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaq Selain itu, Fathanah juga disangkakan dengan pasal tindak pidana pencucian uang.

Soal dugaan keterlibatan Fathanah dan PKS dalam kasus benih ini, Adi Toegarisman menyangkal hal itu. "Jangan buru-buru dulu. Dia kan diperiksa sebagai saksi. Jadi kita tidak boleh langsung mengait-ngaitkan atau berasumsi terlalu jauh," katanya. Tim penyidik, tambahnya, belum menyimpulkan berapa jumlah kerugian negara dalam dugaan korupsi subsidi benih tersebut.

Seperti diketahui, kasus ini pertama kali muncul ke permukaan pada akhir tahun lalu, ketika Gerakan Mahasiswa Pemerhati Pangan (GMPP) menuntut pengungkapan dugaan kerugian negara dalam penyaluran bantuan langsung benih unggul di Kementan, yang diduga merugikan negara sebesar Rp500 miliar.

Terhadap kasus itu, menurut Mustafa, koordinator aksi GMPP, pihaknya melihat indikasi kerugian negara di tubuh Dirjen Tanaman Pangan yang melibatkan PT HNW milik kader PKS dan PT SHS. Keterlibatan itu, dalam pelaksanaan proyek distribusi bantuan langsung benih unggul di Kementan. Sebanyak 10.000 ton untuk area tanam seluas 3,95 juta hektare dengan nilai proyek Rp1,4 triliun pada tahun anggaran 2012 dengan kuasa anggaran Dirjen Tanaman Pangan. "Tender dilakukan dalam 5 paket. Paket 1 senilai Rp240 miliar dimenangkan oleh PT HNW dan 4 paket senilai Rp1,2 triliun dimenangkan oleh PT SHS untuk pendistribusian wilayah Sumatera, kecuali Lampung," terang Mustafa.

Sayangnya, lanjut Mustafa, pendistribusian yang dilakukan kedua perusahaan tersebut tidak berjalan dengan baik dan tidak transparan. Untuk itu, pihaknya meminta agar dilakukan audit oleh BPK. "Kami harap ada audit yang dilakukan oleh BPK dan BPK harus independen jangan sampai ada konspirasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Mustafa menjelaskan bahwa distribusi yang dilakukan ternyata tidak 100 persen tuntas. "PT HNW hanya menyelesaikan distribusi 42 persen atau setara dengan nilai Rp140 miliar dari total paket Rp240 miliar. Begitu juga dengan PT SHS yang baru merealisasikan 63 persen saja. Belum lagi, banyak keluhan dari para petani terkait kualitas benih yang dibagikan," terangnya.


Artikel Lainnya di Rubrik ini:







Berlangganan Sindo Weekly